EKOSOBPOL

Kala Sukarno dan Hatta Kritik Statistik Kemiskinan Hindia-Belanda

Sukarno dan Hatta. (Foto: istimewa)

pigura.co, Jika angka kemiskinan tinggi popularitas sebuah rezim bisa rontok karenanya, artinya statistik persoalan ini punya daya politik yang cukup berpengaruh. Namun, kalau yang terjadi justru sebaliknya puji-pujian untuk sebuah pemerintahan akan bermunculan.

Sebagaimana disadur dari Berdikari Online, Rabu (1/8), kemiskinan dalam statistik bukan cuma angka-angka, tapi berkaitan dengan politik. Bongkar-pasang metodologi dan alat ukur statistik bisa menjadi senjata untuk menciptakan popularitas yang dibutuhkan oleh penguasa.

Biro Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Juli lalu merilis angka kemiskinan terbaru Indonesia. Tercatat, sejak Maret 2018 angka kemiskinan negara ini hanya 9,82 persen. Dan diklaim paling rendah dalam sejarah bangsa.

Kendati demikian, pengakuan itu menimbulkan banyak gugatan. Sebab alat ukur kemiskinan BPS, yang hanya mengukur pendapatan per kapita dalam setiap bulannya (di bawah garis kemiskinan), dinilai tidak manusiawi dan kadaluarsa. Garis kemiskinan pada Maret 2018 ditetapkan Rp401.220 per kapita per bulan. Maka seseorang dianggap tidak miskin jika punya pengeluaran di atas Rp13.674 per hari.

Sementara itu, pada zaman Hindia-Belanda tahun 1933, Sukarno dan Hatta pernah mengkritik ukuran kemiskinan versi pemerintah kolonial. Kala itu, Direktur Binnenlandsch Bestuur (BB) – semacam kementerian dalam negeri – menyampaikan bahwa seorang rakyat Hindia-Belanda bisa hidup dengan 1,5 sen atau segobang sehari. Angka tersebut, seperti hitungan BPS saat ini, diambil dari hitungan jumlah kalori yang diperlukan seorang manusia untuk bertahan hidup.

Sukarno meradang karena pernyataan Direktur BB. Melalui koran yang dipimpinnya, Fikiran Ra’jat, dia menulis artikel berjudul “Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Segobang Sehari?” sebagai bentuk kritikan keras. Dalam artikelnya, Sukarno menuding Direktur BB tidak bisa membedakan antara “cukup” dan “terpaksa”.

“Terpaksa hidup dengan sebenggol, dan cukup hidup dengan sebenggol, di antara dua ini adalah perbedaan yang sama lebarnya dengan perbedaan sana dan sini, antara kaum penjajah dan terjajah, antara kaum kolonialisator dan gekoloniseerde,” tulis Sukarno.

Kritiknya punya alasan yang masuk akal. Beliau membandingkan nilai sebenggol sehari itu dengan rangsum tahanan di penjara. Baginya, sebelum datang zaman meleset (krisis ekonomi Malaise 1930-an), setiap tahanan mendapat rangsum 18 sen sehari.

Namun, setelah zaman meleset, setiap tahanan masih mendapat 14 sen per hari. Berarti, ransum untuk hidup tahanan masih lebih tinggi dibanding dengan standar hidup rakyat kebanyakan versi statistik kolonial.

Apa yang dilakukan Sukarno, mendorong Volksraad untuk memaksa Direktur BB melakukan riset ilmiah atas klaimnya. Lalu, Direktur BB dan Dienst der Volksgezondheid (Departemen Kesehatan Hindia-Belanda) melakukan riset di wilayah Kebumen. Hasinya: 2/12 sen cukup bagi rakyat untuk hidup.

Riset itu tak bikin kritikan mereda. Kali ini, Bung Hatta menulis artikel berjudul “Krisis Politik Ataukah Anti Kemakmuran Rakyat?” kritik lebih tajam dan menusuk datang dari penanya, melalui koran Daulat Ra’jat, 10 Oktober 1933.

Hatta mempertanyakan kebenaran “riset ilmiah” tersebut di bagian awal artikelnya. Ia menggugat metodologi riset itu, karena untuk menggambarkan kehidupan keseluruhan rakyat Indonesia hanya mengambil sampel pada 5 keluarga buruh dan 15 keluarga petani.

“Tetapi adakah pemeriksaan yang dilakukan dari satu dua tempat pada 20 rumah tangga dapat dikatakan cermin masyarakat Indonesia,” singgung Hatta.

Dia bahkan melancarkan argumentasi satire. Menurutnya, kalau sekedar untuk bertahan hidup, maka nol persen pun pasti cukup. Sebab, naluri manusia untuk bertahan hidup akan memaksanya memakan apa saja, termasuk buah kayu, umbut (pucuk kelapa), dan rumput-rumputan. Yang terjadi kemudian, rakyat bukan lagi mengalami ondervoeding (kurang makan), melainkan onjuistevoeding (salah makan).

Selanjutnya, Hatta memperingatkan bahaya dari “quasi wetenschappelijk onderzoek”, sebuah riset yang tampak seolah-olah ilmiah. Termasuk dalam riset standar hidup layak manusia, yang diutak-atik metodologinya untuk menggelembungkan citra penguasa, sekalipun diberi gincu ilmiah, tetap saja “riset palsu”.

Hatta tidak setuju dengan penggunaan standar fisiologis untuk mengukur penghidupan ekonomi. Karena, standar fisiologi hanya mengukur jumlah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia agar tidak mati atau malfungsi. Sebaliknya, penghidupan ekonomi menyangkut hasrat atau keinginan manusia untuk hidup makmur dan bahagia.

Pendapat Hatta benar adanya. Manusia lahir bukan sekedar bertahan hidup, tetapi untuk maju dan berkembang. Untuk maju dan berkembang, dia butuh pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Oleh karenanya, sebagai antitesa terhadap penggunaan standar “asal bisa hidup” itu, Bung Hatta menawarkan gagasan “politik kemakmuran”, yaitu soal bagaimana menaikkan standar penghidupan rakyat. Politik kemakmuran tidak bicara soal berapa standar pengeluaran agar seseorang tetap hidup, tetapi bagaimana setiap orang bisa berkembang maju, sejahtera dan bahagia.

Maksudnya adalah jika manusia ingin berkembang maju, setidaknya ada dua hal yang harus tersediakan. Pertama, kondisi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, seperti standar hidup (pangan bergizi, air bersih, perumahan, dan sebagainya), kesehatan dan pengetahuan. Kedua, kondisi sosial politik yang memungkinkan manusia bisa berkembang, seperti kemerdekaan politik, pengakuan HAM, dan kesetaraan gender.

Peluru kritik Sukarno dan Hatta sangat relevan juga diarahkan ke BPS hari ini. Ukuran kemiskinan versi BPS, yakni pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan 2100 kalori per hari, masih bicara kebutuhan fisiologis, tak ubahnya dengan statistik zaman kolonial.

Angka-angka itu hanya menciptakan “gelembung citra”, bukan menggambarkan realitas. Ketika BPS mengkaim angka kemiskinan terendah dalam sejarah, negeri ini justru belum lepas dari bahaya gizi buruk dan kelaparan.

Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menjelaskan, bayi usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami masalah gizi pada 2017 mencapai 17,8 persen dan stunting sebesar 29,6 persen.

Ironisnya lagi, berselang beberapa saat setelah BPS mengumunkan angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah itu, ada 4 warga suku Mause Ane di Maluku Tengah, Maluku, yang meninggal karena kelaparan.[]

pigura.co | Jendela Informasi Terpercaya @2018