Kabar Organisasi

Rekan Indonesia: Katarak, Persalinan, dan Fisioterapi Masih Ditanggung BPJS

Ilustrasi pelayanan kesehatan. (Foto: istimewa)

pigura.co, Direktur Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Fahmi Idris sudah melakukan klarifikasi terhadap kontroversi yang terjadi bahwa tidak ada penghilangan pelayanan terhadap operasi katarak, pelayanan kelahiran normal, dan fisioterpi.

Menanggapi kontroversi aturan baru BPJS tersebut, sebagaimana keterangan resmi dari Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia yang diterima redaksi pigura.co, Jumat (3/8), mereka meminta kepada semua pihak untuk menghentikan kekeliruan itu, sebab selama ini sudah cukup mengganggu warga yang akan melakukan pengobatan di rumah sakit.

“Sebaiknya dihentikan saja, karena pihak BPJS sudah mengklarifikasi mengenai keputusan tersebut dan tetap ada pelayanan untuk operasi katarak, pelayanan kelahiran normal, dan fisioterpi. Yang berubah hanya perbaikan pelaksanaannya saja,” ujar Sekertaris Nasional Rekan Indonesia, Ervan Purwanto.

Ervan menambahkan, seharusnya setiap peserta jadi lebih fokus terhadap mekanisme pelaksanaannya agar jangan sampai di lapangan ternyata tidak sesuai dengan klarifikasi direktur BPJS.

“Selama kontroversi tersebut berlangsung yang malah dirugikan adalah peserta, karena peserta jadi ragu untuk berobat ke rumah sakit sementara kondisinya harus segera ditangani pihak tenaga medis,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ervan juga mengatakan bahwa kontroversi yang terjadi selama ini sebaiknya dijadikan pegangan oleh pihak BPJS bahwa mereka selalu diawasi oleh publik.

“Setiap kebijakan BPJS Kesehatan yang ditenggarai merugikan peserta pasti akan menjadi sorotan publik,” tegas Ervan.

Mengenai mekanisme yang diatur oleh BPJS, dirinya mengaku mendukung upaya yang dilakukan oleh BPJS selama tidak merugikan peserta.

“Banyak kasus misalnya dipersalinan di mana banyak dokter kandungan yang dengan cepat melakukan rekomendasi bedah cesar padahal ada kemungkinan lahir normal. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus diatur secara detail sehingga tidak semua ibu yang hamil harus cesar hanya karena biaya cesar lebih besar ketimbang biaya lahiran normal,” pungkasnya.

Dalam siaran persnya, Ervan mengajak kepada semua pihak untuk tetap dan terus mengawasi atau mengontrol jalannya pelaksanaan pelayanan BPJS.[]

pigura.co | Jendela Informasi Terpercaya @2018